MANOKWARI, KOMPAS.com - Petani kelapa sawit di Distrik Warmare, Prafi, dan Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, meminta pemerintah daerah membantu peremajaan pohon sawit yang sudah tua. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Papua Barat, Yos Yambeyabdi, hari Minggu (25/9/2011), mengatakan, 4.400 hektar kebun sawit milik 2.000 petani di tiga distrik itu sudah waktunya diremajakan. Ssia pohon sudah mencapai batas maksimal produksi minyak sawit yakni 25 tahun. "Pohon yang usianya di atas 25 tahun, tandan buah segarnya tidak punya harga lagi. Kandungan minyaknya kurang dari dari 18 persen. Petani hanya bisa pasrah," kata Yos. Seharusnya tahap peremajaan sudah dimulai sejak tahun 2007, tetapi sampai sekarang belum ada satu hektar pun yang diremajakan. Benar-benar ide yang baik untuk menyelidiki sedikit lebih dalam subjek
bejubel market place terbaik indonesia. Apa yang Anda pelajari dapat memberikan kepercayaan diri yang Anda butuhkan untuk usaha di daerah baru.
Saat ini, produksi lahan sawit milik petani plasma PT Perkebunan Nusantara II itu hanya menghasilkan 500 kg per hektar per bulan. Padahal lima tahun lalu minimal menghasilkan 1,5 ton per ha per bulan. Jika dihitung dengan harga rata-rata TBS (tandan buah segar) sawit Rp 1.000 per kg, pendapatan petani sawit hanya Rp 1 juta dari dua hektar kebun miliknya Petani sawit kecewa, kata Yos. Sebab, karena pemerintah terlambat mengambil sikap untuk meremajakan kebun sawit. Biaya peremajaan memang lebih mahal, Rp 30 juta per hektar, jika dibandingkan buka lahan baru yang hanya menghabiskan Rp 15 juta. Pengajuan peremajaan sudah diajukan sejak 3 tahun lalu, tapi tak ditanggapi serius. Secara tidak langsung, peremajaan kebun sawit terkendala oleh pilkada yang molor. Sebelumnya, mantan gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi berjanji, pemprov akan mengambil alih PTPN II. Tujuannya, agar manajemen dan nasib petani sawit lebih terjamin. Namun proses pengambilalihan yang dijanjikan pada tahun 2011, belum terealisasi. Menurut pengamat ekonomi dan Dekan Fakultas Ekonomu Universitas Papua, Achmad Rochani, pemerintah daerah belum memprioritaskan dana APBD untuk sektor pertanian. Padahal, pendapatan dari sektor pertanian besar. Dana APBD masih banyak mengalir ke belanja langsung seperti belanja pegawai.
Saat ini, produksi lahan sawit milik petani plasma PT Perkebunan Nusantara II itu hanya menghasilkan 500 kg per hektar per bulan. Padahal lima tahun lalu minimal menghasilkan 1,5 ton per ha per bulan. Jika dihitung dengan harga rata-rata TBS (tandan buah segar) sawit Rp 1.000 per kg, pendapatan petani sawit hanya Rp 1 juta dari dua hektar kebun miliknya Petani sawit kecewa, kata Yos. Sebab, karena pemerintah terlambat mengambil sikap untuk meremajakan kebun sawit. Biaya peremajaan memang lebih mahal, Rp 30 juta per hektar, jika dibandingkan buka lahan baru yang hanya menghabiskan Rp 15 juta. Pengajuan peremajaan sudah diajukan sejak 3 tahun lalu, tapi tak ditanggapi serius. Secara tidak langsung, peremajaan kebun sawit terkendala oleh pilkada yang molor. Sebelumnya, mantan gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi berjanji, pemprov akan mengambil alih PTPN II. Tujuannya, agar manajemen dan nasib petani sawit lebih terjamin. Namun proses pengambilalihan yang dijanjikan pada tahun 2011, belum terealisasi. Menurut pengamat ekonomi dan Dekan Fakultas Ekonomu Universitas Papua, Achmad Rochani, pemerintah daerah belum memprioritaskan dana APBD untuk sektor pertanian. Padahal, pendapatan dari sektor pertanian besar. Dana APBD masih banyak mengalir ke belanja langsung seperti belanja pegawai.
