Ketua DPD PKPB Sumut Drs H Razman Arif didampingi pengurus lainnya saat memberikan keterangan pers, Rabu [03/02] di Hotel JW Marriot Medan terkait pemberhentian sejumlah nama pimpinan DPD PKPB di kabupaten/kota di Sumut, karena dituding melakukan pelanggaran ad/art.( irma/Berita Sore ) * 10 Pengurus DPP Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya MEDAN ( Berita ): Tindakan tegas segera dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Peduli Bangsa (PKPB) Sumatera Utara, dengan cara mengganti para pimpinan partai tersebut untuk tingkat daerah kabupaten/kota karena dianggap telah melakukan pembangkangan dan melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi partai. Menurut Ketua DPD PKPB Sumut Drs H Razman Arif MA, mereka tidak
mau lagi nama-nama itu nantinya akan mengobok-obok PKPB di Sumut yang
hingga saat ini tetap solid mendukung kepemimpinan DPP PKPB di bawah
kepemimpinan Ketua Umum Jendral TNI Purn R Hartono dan Sekretaris
Mayjen TNI Purn Hartarto serta bendahara Martio Bardosono. Seperti dipaparkan Razman Arif, didampingi Kordinator Daerah H Muhammad Nasib Rusdiono dan pengurus lainnya Pendeta Heral Pasaribu, dalam konfrensi pers di Medan, Rabu [03/02], persoalan berbuntut pengggantian sejumlah pengurus DPD PKPB di Sumut berkaitan dengan permasalahan yang ada di tubuh DPP PKPB. Menurut Razman nama-nama pimpinan DPD PKPB kabupaten/kota di Sumut itu tercatat ikut serta dalam penyelenggaraan Munaslub pada 24 November di Jakarta ingin melengserkan kepemimpinan Jendral TNI Purn R Hartono. Munaslub itu juga dilakukan segelintir pengurus di tingkat DPP. Lihat berapa banyak Anda dapat mempelajari tentang berita ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel diteliti baik? Jangan lewatkan pada seluruh informasi yang besar ini.
œHanya ada sedikit perbedaan pendapat di tubuh DPP, namun 10 orang pengurus DPP yang diduga telah mencemarkan nama baik Pak Hartono, dan Pak Hartarto sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan mereka sudah diperiksa sebagai tersangka, cetus Razman. Dia tegas mengatakan ke 10 orang di DPP itu merupakan pengacau partai, dan turut coba-coba mengacaukan DPD PKPB di tingkat Sumut. Karena menurut Razman jika kepengurusan di tingkat Sumut berhasil dikacaukan akan berimbas kepada kepengurusan di Provinsi lainnya. Pengaduan pencemaran nama baik yang dilakukan di tingkat DPP, menurut Razman karena ke 10 orang itu telah menuduh ketiga pimpinan PKPB yakni ketua, sekretaris dan bendahara menerima dana bantuan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Budiono meeruima dana bantuan parpol Rp2.5 miliar serta dana bantuan untuk anggota DPR RI. Sedangkan Munaslub juga berbuntut kepada proses Musdalub di Sumut beberapa hari lalu di Medan ingin melengserkan Ketua DPD PKPB Sumut Razman Arif.Kalau memang ingin melengserkan saya melalui proses Musdalub harusnya saya diundang, juga harus seizin DPP. Tapi saya tak pernah menerima undangan untuk proses Musdalub itu, kata Razman. Dalam hal ini, menurut Razman para pimpinan DPD se Sumut itu sudah beberapa kali diingatkan, bahkan sebelumnya juga telah melakukan pelanggaran akan ad/art partai. Sebelumnya paparnya, DPD PKPB Sumut telah mengantongi lima nama pimpinan daerah yang akan diganti, yakni Langkat atas nama Suwardi yang diganti dengan Pjs ketua Andre Munarman yang juga Ketua Fraksi PKPB di DPRD Langkat. Namun akhirnya kata Razman nama Andre Munarman juga akan diganti dan kemungkinan akan di lakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) posisinya di DPRD Langkat. Kemudian Ketua PKPB Phak-Phak Barat, Parulian Banurea bersama
Sekretarisnya Darwis Boang Manalu yang dituding telah melakukan pelanggaran berat menggelar mosi tak poercaya di Hotel Grand Antares
beberapa waktu lalu. Selanjutnya Ketua DPD Binjai Boyman Sinaga, DPD Sibolga Irfan Tambunan dan DPD Asahan Darmon Ginting. Selain itu, menurut Razman nama -nama pengurus lainnya di DPD PKPB Sumut menyusul akan diberhentikan karena ikut datang ke Jakarta mendesak DPP menggelar Musdalub Sumut di kantor tersebut. Mereka yakni DPD Tobasa, Nias, Deli Serdang, Padang sidimpuan, Padang Lawas Selatan, Batubara, Dairi. Menurut Razman nama-nama tersebut sebelumnya juga telah berulang-ulang melakukan kesalahan, seperti DPD Binjai misalnya pernah diberikan sanksi karena tidak ikut Pemilu, serta DPD Sibolga yang dinyatakan pernah melanggar Ad/art partai karena memaksanakan mendukung salah seorang pasangan calon kepala daerah tidak sesuai mekanisme partai. œSemua kekacauan di kepengurusan Sumut ini memang saya akui ada kaitannya dengan menjelang pemilihan kepala daerah yang akan segera berlangsung di beberapa kabupaten/kota termasuk Medan, ujar Razman.(irm)
mau lagi nama-nama itu nantinya akan mengobok-obok PKPB di Sumut yang
hingga saat ini tetap solid mendukung kepemimpinan DPP PKPB di bawah
kepemimpinan Ketua Umum Jendral TNI Purn R Hartono dan Sekretaris
Mayjen TNI Purn Hartarto serta bendahara Martio Bardosono. Seperti dipaparkan Razman Arif, didampingi Kordinator Daerah H Muhammad Nasib Rusdiono dan pengurus lainnya Pendeta Heral Pasaribu, dalam konfrensi pers di Medan, Rabu [03/02], persoalan berbuntut pengggantian sejumlah pengurus DPD PKPB di Sumut berkaitan dengan permasalahan yang ada di tubuh DPP PKPB. Menurut Razman nama-nama pimpinan DPD PKPB kabupaten/kota di Sumut itu tercatat ikut serta dalam penyelenggaraan Munaslub pada 24 November di Jakarta ingin melengserkan kepemimpinan Jendral TNI Purn R Hartono. Munaslub itu juga dilakukan segelintir pengurus di tingkat DPP. Lihat berapa banyak Anda dapat mempelajari tentang berita ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel diteliti baik? Jangan lewatkan pada seluruh informasi yang besar ini.
œHanya ada sedikit perbedaan pendapat di tubuh DPP, namun 10 orang pengurus DPP yang diduga telah mencemarkan nama baik Pak Hartono, dan Pak Hartarto sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan mereka sudah diperiksa sebagai tersangka, cetus Razman. Dia tegas mengatakan ke 10 orang di DPP itu merupakan pengacau partai, dan turut coba-coba mengacaukan DPD PKPB di tingkat Sumut. Karena menurut Razman jika kepengurusan di tingkat Sumut berhasil dikacaukan akan berimbas kepada kepengurusan di Provinsi lainnya. Pengaduan pencemaran nama baik yang dilakukan di tingkat DPP, menurut Razman karena ke 10 orang itu telah menuduh ketiga pimpinan PKPB yakni ketua, sekretaris dan bendahara menerima dana bantuan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Budiono meeruima dana bantuan parpol Rp2.5 miliar serta dana bantuan untuk anggota DPR RI. Sedangkan Munaslub juga berbuntut kepada proses Musdalub di Sumut beberapa hari lalu di Medan ingin melengserkan Ketua DPD PKPB Sumut Razman Arif.Kalau memang ingin melengserkan saya melalui proses Musdalub harusnya saya diundang, juga harus seizin DPP. Tapi saya tak pernah menerima undangan untuk proses Musdalub itu, kata Razman. Dalam hal ini, menurut Razman para pimpinan DPD se Sumut itu sudah beberapa kali diingatkan, bahkan sebelumnya juga telah melakukan pelanggaran akan ad/art partai. Sebelumnya paparnya, DPD PKPB Sumut telah mengantongi lima nama pimpinan daerah yang akan diganti, yakni Langkat atas nama Suwardi yang diganti dengan Pjs ketua Andre Munarman yang juga Ketua Fraksi PKPB di DPRD Langkat. Namun akhirnya kata Razman nama Andre Munarman juga akan diganti dan kemungkinan akan di lakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) posisinya di DPRD Langkat. Kemudian Ketua PKPB Phak-Phak Barat, Parulian Banurea bersama
Sekretarisnya Darwis Boang Manalu yang dituding telah melakukan pelanggaran berat menggelar mosi tak poercaya di Hotel Grand Antares
beberapa waktu lalu. Selanjutnya Ketua DPD Binjai Boyman Sinaga, DPD Sibolga Irfan Tambunan dan DPD Asahan Darmon Ginting. Selain itu, menurut Razman nama -nama pengurus lainnya di DPD PKPB Sumut menyusul akan diberhentikan karena ikut datang ke Jakarta mendesak DPP menggelar Musdalub Sumut di kantor tersebut. Mereka yakni DPD Tobasa, Nias, Deli Serdang, Padang sidimpuan, Padang Lawas Selatan, Batubara, Dairi. Menurut Razman nama-nama tersebut sebelumnya juga telah berulang-ulang melakukan kesalahan, seperti DPD Binjai misalnya pernah diberikan sanksi karena tidak ikut Pemilu, serta DPD Sibolga yang dinyatakan pernah melanggar Ad/art partai karena memaksanakan mendukung salah seorang pasangan calon kepala daerah tidak sesuai mekanisme partai. œSemua kekacauan di kepengurusan Sumut ini memang saya akui ada kaitannya dengan menjelang pemilihan kepala daerah yang akan segera berlangsung di beberapa kabupaten/kota termasuk Medan, ujar Razman.(irm)
No comments:
Post a Comment