Jakarta ( Berita ) : Presiden Konfederasi Swiss Doris Leuthard akan mengunjungi Indonesia pada Juli sebagai isyarat keseriusan Swis meningkatan hubungan dan kerja sama antara kedua negara, demikian siaran pers Kedubes RI di Bern yang diterima Rabu. Indonesia dan Swiss akan mempererat kerja sama antara lain di bidang ekonomi dan perdagangan, konsisten dalam penyelesaian perundingan antara EFTA dan Indonesia, menjalin dialog antarumat beragama, dan merintis kerja sama bidang jurnalisme . Semangat bersama Indonesia dan Swiss tersebut diutarakan baik oleh Duta Besar RI Djoko Susilo maupun Presiden Konfederasi Swiss, Doris Leuthard, dalam acara penyerahan Surat Kepercayaan Djoko Susilo sebagai Duta Besar untuk Konfederasi Swiss, Selasa (20/4) di Federal Palace, Bern. Dalam pembicaraan informal usai acara itu, Dubes Djoko Susilo menyampaikan salam hangat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Doris Leuthard dan Federal Chancellor Corina Casanova, yang diterima baik oleh kedua pemimpin Swiss tersebut. Selain itu, Dubes RI juga mengutarakan beberapa pokok penting, di antaranya mengenai rencana kunjungan Presiden Leuthard ke Indonesia pada bulan Juli . Rencana kunjungan ini, dengan interval waktu yang tidak terlalu lama dengan kunjungan Presiden Micheline Calmy-Rey ke Indonesia pada Februari 2007. Menanggapi rencana kunjungan Presiden Leuthard pertengahan tahun ini, Dubes Djoko Susilo mengusulkan untuk menjajaki kemungkinan kunjungan ke pesantren di Jawa Timur guna melihat bagaimana kehidupan komunitas Islam moderat berkembang dan memberikan sumbangan dalam upaya menjaga kerukunan hidup di Indonesia. Jika Anda berita fakta adalah out-of-date, bagaimana itu mempengaruhi tindakan dan keputusan Anda? Pastikan Anda tidak membiarkan penting berita informasi slip oleh Anda.
Selain itu, Dubes RI juga melontarkan ide agar Presiden Leuthard dapat membawa sejumlah wartawan Swiss untuk tidak saja meliput kunjungan presiden tetapi juga mengamati secara langsung kehidupan Muslim moderat di Indonesia. Gagasan itu disambut dengan antusias oleh Presiden Leuthard dan Chancellor Casanova. Mengemukanya referendum pelarangan pembangunan menara di Swiss pada November 2009 merupakan salah satu alasan mengapa Swiss perlu melihat bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan secara rukun di tengah berbagai kemajemukan budaya, etnis dan agama, kata Leuthard kepada Djoko . Sebagai salah satu pilar demokrasi, Djoko Susilo percaya bahwa pers yang bebas dan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur penting untuk membina kehidupan demokrasi di suatu negara. Dengan demikian, pers juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk turut serta mendidik masyarakat luas melalui tulisan-tulisannya. Indonesia dan Swiss, sebagai dua negara yang demokratis, banyak memiliki kesamaan pandangan, khususnya dalam bidang HAM dan pluralisme, kata Presiden Leuthard. Menyepakati hal tersebut, Dubes RI mengatakan bahwa di masa mendatang, Indonesia juga pasti akan banyak menimba ilmu dari Swiss sebagai negara demokrasi yang telah lebih dahulu mapan, khususnya di bidang HAM. Sebelum mendapatkan penugasan sebagai Duta Besar, Djoko Susilo merupakan wartawan senior pada harian Jawa Pos dan pernah pula ditugaskan sebagai koresponden luar negeri untuk Jawa Pos, masing-masing di Washington, D.C. dan London. Djoko Susilo juga pernah berkarir sebagai anggota DPR Komisi I yang membidangi pertahanan dan keamanan, hubungan luar negeri dan informatika selama dua periode, sejak 1999 hingga 2009. Selain untuk Konfederasi Swiss, Duta Besar Djoko Susilo juga diakreditasi untuk Keharyapatihan Liechtenstein. Menurut rencana, Duta Besar akan menyerahkan surat kepercayaannya kepada Pangeran Alois pada 12 Mei di Kastil Vaduz, Liechtenstein. ( ant )
Selain itu, Dubes RI juga melontarkan ide agar Presiden Leuthard dapat membawa sejumlah wartawan Swiss untuk tidak saja meliput kunjungan presiden tetapi juga mengamati secara langsung kehidupan Muslim moderat di Indonesia. Gagasan itu disambut dengan antusias oleh Presiden Leuthard dan Chancellor Casanova. Mengemukanya referendum pelarangan pembangunan menara di Swiss pada November 2009 merupakan salah satu alasan mengapa Swiss perlu melihat bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan secara rukun di tengah berbagai kemajemukan budaya, etnis dan agama, kata Leuthard kepada Djoko . Sebagai salah satu pilar demokrasi, Djoko Susilo percaya bahwa pers yang bebas dan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur penting untuk membina kehidupan demokrasi di suatu negara. Dengan demikian, pers juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk turut serta mendidik masyarakat luas melalui tulisan-tulisannya. Indonesia dan Swiss, sebagai dua negara yang demokratis, banyak memiliki kesamaan pandangan, khususnya dalam bidang HAM dan pluralisme, kata Presiden Leuthard. Menyepakati hal tersebut, Dubes RI mengatakan bahwa di masa mendatang, Indonesia juga pasti akan banyak menimba ilmu dari Swiss sebagai negara demokrasi yang telah lebih dahulu mapan, khususnya di bidang HAM. Sebelum mendapatkan penugasan sebagai Duta Besar, Djoko Susilo merupakan wartawan senior pada harian Jawa Pos dan pernah pula ditugaskan sebagai koresponden luar negeri untuk Jawa Pos, masing-masing di Washington, D.C. dan London. Djoko Susilo juga pernah berkarir sebagai anggota DPR Komisi I yang membidangi pertahanan dan keamanan, hubungan luar negeri dan informatika selama dua periode, sejak 1999 hingga 2009. Selain untuk Konfederasi Swiss, Duta Besar Djoko Susilo juga diakreditasi untuk Keharyapatihan Liechtenstein. Menurut rencana, Duta Besar akan menyerahkan surat kepercayaannya kepada Pangeran Alois pada 12 Mei di Kastil Vaduz, Liechtenstein. ( ant )
No comments:
Post a Comment