Jakarta ( Berita ) : Kepolisian Republik berita indonesia terbaru (Polri) mengupayakan pemberantasan seluruh sistem mafia kriminal termasuk tindakan penyalahgunaan wewenang. œSeluruh siklus sistem kriminal pasti ada penyalahgunaan wewenangnya. Itu yang penting untuk ditangani, kata Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Waka Bareskrim) Polri, Irjen Pol. Dikdik Arif Mulyana di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis [07/01]. Dikdik menuturkan Polri tidak hanya memberantas praktik makelar kasus (markus), namun juga memerangi juga mafia pembentukan undang-undang (uu), mafia penyidikan dan mafia lembaga pemasyarakatan (lapas), serta seluruh perilaku penyalahgunaan wewenang. Sepertinya informasi baru ditemukan tentang sesuatu setiap hari. Topik dan kata kunci% dari% tidak terkecuali. Jauhkan membaca lebih segar untuk mendapatkan berita tentang berita.
Terkait dengan daftar orang yang termasuk markus, Dikdik menyatakan semuanya sudah tercantum pada sistem pengawasan dengan indikator penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan prosedur dan mengkhianati tugas. Saat ditanya apakah pengusaha Anggodo Widjojo termasuk daftar markus, jenderal bintang dua itu enggan menyebutkan secara pasti, namun yang jelas para pakar sudah memberikan batasan yang termasuk markus. œNanti saja, saya tidak mengatakan termasuk atau tidak, ujar orang kedua di Bareskrim Polri itu. Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Edward Aritonang mengatakan Polri membuat mengindetifikasi nama orang yang diduga sebagai mafia hukum dan menginventarisasikan kemungkinan modus operandinya. Edward menjelaskan langkah pertama untuk memberantas markus, yakni melakukan pengawasan apakah para calo hukum itu masih bekerja atau tidak, penertiban dan penindakan, serta perbaikan sistem untuk pencegahan. Polri juga bekerja sama dengan Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan mafia hukum pimpinan Kuntoro Mangunsubroto untuk mencegah dan menindak praktik markus. œSebagai penjelasan , Kapolri(Jenderal Bambang Hendars Danuri, red) sudah menyiapkan tim khusus untuk membantu satgas, ujar Edward. ( ant )
Terkait dengan daftar orang yang termasuk markus, Dikdik menyatakan semuanya sudah tercantum pada sistem pengawasan dengan indikator penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan prosedur dan mengkhianati tugas. Saat ditanya apakah pengusaha Anggodo Widjojo termasuk daftar markus, jenderal bintang dua itu enggan menyebutkan secara pasti, namun yang jelas para pakar sudah memberikan batasan yang termasuk markus. œNanti saja, saya tidak mengatakan termasuk atau tidak, ujar orang kedua di Bareskrim Polri itu. Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Edward Aritonang mengatakan Polri membuat mengindetifikasi nama orang yang diduga sebagai mafia hukum dan menginventarisasikan kemungkinan modus operandinya. Edward menjelaskan langkah pertama untuk memberantas markus, yakni melakukan pengawasan apakah para calo hukum itu masih bekerja atau tidak, penertiban dan penindakan, serta perbaikan sistem untuk pencegahan. Polri juga bekerja sama dengan Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan mafia hukum pimpinan Kuntoro Mangunsubroto untuk mencegah dan menindak praktik markus. œSebagai penjelasan , Kapolri(Jenderal Bambang Hendars Danuri, red) sudah menyiapkan tim khusus untuk membantu satgas, ujar Edward. ( ant )
No comments:
Post a Comment