Medan ( Berita ) :Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum memikirkan, bahkan cenderung tidak bersikap terhadap wacanapemakzulan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Boediono terkait kasus pencairan dana talangan untuk Bank Century. œSaya pikir belum waktunya untuk memikirkan (pemakzulan itu), kata Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali di Medan, Sabtu [30/01]. Menurut Suryadharma Ali, mekanisme dan ketentuan tentang pemakzulan seorang pejabat tinggi negara itu telah diatur secara tersendiri. Namun jika dikaitkan dengan pemakzulan terhadap Wapres Boediono, untuk sementara PPP belum dapat memberikan sikap. Apalagi jika dikaitkan dengan tepat-tidaknya upaya pemakzulan terhadap Wapres Boediono terkait pencairan dana talangan Bank Century tersebut. Hal itu disebabkan Panitia Angket DPR yang menangani kasus pencairan dana talangan tersebut masih bekerja dan belum memberi kesimpulan. œJadi, PPP belum bisa bersikap karena belum ada kesimpulan, kata politisi yang menjabat sebagai menteri agama tersebut. Ia menjelaskan, pemakzulan harus jelas tujuannya, seperti terkait kebijakan atau dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Wapres Boediono ketika menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. œPemakzulan itu harus jelas apakah terkait kebijakan atau penyalahgunaan wewenang, katanya. Sebelumnya, ketika membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Medan, Jumat (29/1) Suryadharma Ali mengisyaratkan, pihaknya tidak akan menyalahkan pemerintah dalam pengucuran dana talangan Bank Century. Ia menyatakan, kebijakan pemerintah pada masa lalu belum tentu dapat dinilai dengan kondisi dan tatanan masa kini. Hal itu disebabkan kondisi dan kebutuhan masa lalu tidak selalu sama, bahkan berbeda dengan masa kekinian. œKalau masa lalu dinilai dengan kekinian, bisa menimbulkan kejanggalan, katanya. Usulan Muktamar Dipercepat Usulan percepatan penyelenggaraan muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meramaikan sesi pengarahan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Balaiwara Tiara, Medan, Sabtu. Sepertinya informasi baru ditemukan tentang sesuatu setiap hari. Topik dan kata kunci% dari% tidak terkecuali. Jauhkan membaca lebih segar untuk mendapatkan berita tentang berita.
Ketua DPW PPP Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Yahidin Umar mengusulkan agar pelaksanaan muktamar PPP dipercepat untuk mempercepat penerapan berbagai program dan konsolidasi kader dalam menghadapi Pemilu 2014. œKetua Umum sudah menyampaikan banyak usulan dan gagasan untuk meningkatkan perolehan suara PPP pada Pemilu 2014, tapi kepemimpinanPak Suryadharma sebagai Ketua Umum PPP hanya sampai 2012, kata Yahidin Umar. Dikatakannya, agar usulan dan gagasan yang disampaikan Suryadharma bisa diimplementasikan dan terjamin sampai pelaksanaan Pemilu 2014, hendaknya dilakukan percepatan pelaksaan muktamar sehingga posisi ketua umum dan pengurus DPP sudah lebih siap menghadapi Pemilu 2014. Jika muktamar dilakukan pada waktunya, yakni 2012 dan ternyata terjadi pergantian ketua umum, dikhawatirkan terjadi pergantian program pemenangan pemilu sehingga persiapan yang sudah dilakukan sebelumnya menjadi mubazir. Sekretaris DPW PPP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Wartiah mengatakan, ia mendengar adanya wacana pelaksanaan muktamar dipercepat, namun hendaknya wacana tersebut didasarkan pemikiran yang obyektif bukan emosional. Soal wacana pergantian ketua umum, kata dia, hendaknya dipertimbangkan figur yang memiliki kompetensi, kapabilitas serta akses yang sangat luas. œJika saat ini Pak Suryadharma adalah figur terbaik di PPP kenapa tidak diusulkan untuk melanjutkan kepemimpinannya dengan azas musyawarah mufakat, kata Wartiah. Menurut dia, yang perlu dipikirkan pengurus dan kader PPP saat ini adalah bagaimana bisa bekerja bersama-sama meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2014. Dalam kesempatan tersebut, Suryadhamarma Ali mengatakan, ia sudah mendengar adanya wacana mukernas dipercepat atau mukernas informasi beasiswa luar negeri biasa. Dia mempersilakan jika ingin dilakukan mukernas dipercepat, mukernas informasi beasiswa luar negeri biasa atau mukernas secara normal asalkan sesuai konstituasi.Wacana itu diatur dalam AD/ART partai tapi dengan syarat tertentu, kata dia. Menteri Agama pada Kabinet Astaga.com lifestyle on the net Bersatu (KIB) IIini memberikan kebebasan kepada kader PPP untukmelaksanakan muktamar dipercepat atau muktamar informasi beasiswa luar negeri biasa, asalkan sesuai dengan AD/ART danbisa memberikan manfaat yang lebih baik kepada masa depan PPP. œWacana muktamar dipercepat atau muktamar informasi beasiswa luar negeri biasa itu agar dibicarakan di internal partai. Jangan sampai keributan-keributan akan memberikan citra negatif bagi partai dan hasilnya belum tentu labih baik, kata Surya. ( ant )
Ketua DPW PPP Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Yahidin Umar mengusulkan agar pelaksanaan muktamar PPP dipercepat untuk mempercepat penerapan berbagai program dan konsolidasi kader dalam menghadapi Pemilu 2014. œKetua Umum sudah menyampaikan banyak usulan dan gagasan untuk meningkatkan perolehan suara PPP pada Pemilu 2014, tapi kepemimpinanPak Suryadharma sebagai Ketua Umum PPP hanya sampai 2012, kata Yahidin Umar. Dikatakannya, agar usulan dan gagasan yang disampaikan Suryadharma bisa diimplementasikan dan terjamin sampai pelaksanaan Pemilu 2014, hendaknya dilakukan percepatan pelaksaan muktamar sehingga posisi ketua umum dan pengurus DPP sudah lebih siap menghadapi Pemilu 2014. Jika muktamar dilakukan pada waktunya, yakni 2012 dan ternyata terjadi pergantian ketua umum, dikhawatirkan terjadi pergantian program pemenangan pemilu sehingga persiapan yang sudah dilakukan sebelumnya menjadi mubazir. Sekretaris DPW PPP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Wartiah mengatakan, ia mendengar adanya wacana pelaksanaan muktamar dipercepat, namun hendaknya wacana tersebut didasarkan pemikiran yang obyektif bukan emosional. Soal wacana pergantian ketua umum, kata dia, hendaknya dipertimbangkan figur yang memiliki kompetensi, kapabilitas serta akses yang sangat luas. œJika saat ini Pak Suryadharma adalah figur terbaik di PPP kenapa tidak diusulkan untuk melanjutkan kepemimpinannya dengan azas musyawarah mufakat, kata Wartiah. Menurut dia, yang perlu dipikirkan pengurus dan kader PPP saat ini adalah bagaimana bisa bekerja bersama-sama meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2014. Dalam kesempatan tersebut, Suryadhamarma Ali mengatakan, ia sudah mendengar adanya wacana mukernas dipercepat atau mukernas informasi beasiswa luar negeri biasa. Dia mempersilakan jika ingin dilakukan mukernas dipercepat, mukernas informasi beasiswa luar negeri biasa atau mukernas secara normal asalkan sesuai konstituasi.Wacana itu diatur dalam AD/ART partai tapi dengan syarat tertentu, kata dia. Menteri Agama pada Kabinet Astaga.com lifestyle on the net Bersatu (KIB) IIini memberikan kebebasan kepada kader PPP untukmelaksanakan muktamar dipercepat atau muktamar informasi beasiswa luar negeri biasa, asalkan sesuai dengan AD/ART danbisa memberikan manfaat yang lebih baik kepada masa depan PPP. œWacana muktamar dipercepat atau muktamar informasi beasiswa luar negeri biasa itu agar dibicarakan di internal partai. Jangan sampai keributan-keributan akan memberikan citra negatif bagi partai dan hasilnya belum tentu labih baik, kata Surya. ( ant )
No comments:
Post a Comment