JAKARTA--MI: Transparansi anggaran dan proyek merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan tertutupnya pihak Sekretariat Jendral DPR untuk memaparkan pelaksanaan proyek renovasi rumah jabatan anggota DPR Kalibata menunjukkan tidak berjalannya reformasi birokrasi di lembaga Kesetjenan DPR. Untuk itulah Direktur Indonesia Parliamentary Centre (IPC) Sulastio mendesak Ketua DPR yang juga berperan sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR untuk melakukan evaluasi terhadap kesetjenan DPR RI. "Tidak hanya ketertutupan dalam proyek renovasi RJA Kalibata ini, kesetjenan DPR juga belum bisa memenuhi ekspektasi untuk menjadi supporting system bagi DPR," ungkap Sulastio kepada Media Indonesia di Jakarta, Selasa (25/5). Ia mengatakan ketertutupan Setjen patut dicurigai adanya permainan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Menurut Sulastio, sangat tidak masuk akal jika sampai anggota DPR sendiri harus meminta ijin kepada Setjen jika akan melakukan peninjauan ke proyek tersebut. "Saya rasa harus ada evaluasi, karena dengan ketertutupan ini, maka citra DPR akan mendapatkan imbas negatifnya," jelas Sulastio. Apakah semuanya masuk akal sejauh ini? Jika tidak, aku yakin bahwa hanya dengan sedikit lebih membaca, semua fakta akan jatuh ke tempatnya.
Menurutnya, sangat lucu jika Setjen bisa menghalangi DPR untuk meninjau rumah dinas tersebut. Jangankan proyek yang berkaitan dengan DPR sendiri, penggunaan anggaran oleh lembaga lain, DPR bisa melakukan monitoring. "Sikap Setjen DPR ini jelas mencoreng muka DPR sebagai lembaga aspirasi publik yang harusnya menjadi pionir dalam transparansi pelaksanaan anggaran," tegasnya. Ia mengatakan kebersikukuhan Setjen DPR untuk tidak membuka kepada publik, seakan-akan menunjukkan adanya kekuatan besar yang berad dibelakangnya. "Memang kenapa masalahnya kok tidak dibuka, sesuatu yang ditutup rapat tentu mengindikasikan adanya sesuatu yang tidak beres," tukasnya. (ST/OL-06)
Menurutnya, sangat lucu jika Setjen bisa menghalangi DPR untuk meninjau rumah dinas tersebut. Jangankan proyek yang berkaitan dengan DPR sendiri, penggunaan anggaran oleh lembaga lain, DPR bisa melakukan monitoring. "Sikap Setjen DPR ini jelas mencoreng muka DPR sebagai lembaga aspirasi publik yang harusnya menjadi pionir dalam transparansi pelaksanaan anggaran," tegasnya. Ia mengatakan kebersikukuhan Setjen DPR untuk tidak membuka kepada publik, seakan-akan menunjukkan adanya kekuatan besar yang berad dibelakangnya. "Memang kenapa masalahnya kok tidak dibuka, sesuatu yang ditutup rapat tentu mengindikasikan adanya sesuatu yang tidak beres," tukasnya. (ST/OL-06)
No comments:
Post a Comment