JAKARTA-MI: Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi (Kompak) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pansus hak angket Bank Century di DPR agar tidak 'masuk angin'. Gerakan masyarakat ini akan semakin masif dan matang untuk membongkar 'centurygate' yang diduga melibatkan orang-orang di lingkaran kekuasaan. "Kami tidak akan memicingkan mata sedetikpun untuk mengawal hak angket ini sampai ke tujuan, yaitu memusnahkan korupsi dan mafia hukum," tegas pakar komunikasi politik Universitas Indonesia Effendi Ghazali yang juga aktivis Kompak di Gedung MPR/DPR, Jakarta. Kompak mendatangi gedung MPR/DPR untuk melakukan audiensi dengan pimpinan DPR dan para pengusul hak angket Bank Century.
Hadir dalam kesempatan itu, aktivis Kompak seperti Guru Besar UI Thamrin Amal Tomagola, Fadjrul Rachman, dan Franky Sahilatua serta sejumlah anggota DPD RI. Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan para pengusul, di antaranya, Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar), Maruarar Sirait (Fraksi PDI Perjuangan), Mukhamad Misbakhun (Fraksi PKS), Akbar Faisal (Fraksi Partai Hanura), dan Lili Wahid (Fraksi PKB). Effendi menambahkan, hak untuk memimpin panitia angket harus diberikan kepada pengusul atau inisiator yang sejak awal mengusung penggunaan hak angket Bank Century. "Dalam hal ketika pihak-pihak pengusung hak angket ini dinafikkan dan dikooptasi oleh pihak yang terakhir datang dengan kesadaran tiba-tiba, maka itu adalah suatu pengingkaran terhadap etika politik," cetus Effendi. Dalam kesempatan itu, Kompak yang diwakili oleh Thamrin Amal Tomagola membacakan kertas posisi bertajuk "Perlawanan Total Rakyat Terhadap Korupsi". Dalam salah satu poin titik tolak perlawanan total, Kompak menegaskan, dalam keadaan darurat keadilan luar biasa ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga produk reformasi, harus dipertahankan kewenangan-kewenangan luar biasanya sebagai lembaga pamungkas pemberantas korupsi. Kompak juga mendesak dilakukannya turun mesin total dari lembaga-lembaga Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. "Begitu kedua lembaga ini sudah normal dan pulih dari "kanker" korupsi, barulah pada saatnya nanti KPK dapat menyerahkan seluruh wewenang kembali dan sekaligus dilikuidasi," tutur Thamrin. Anda yang belum terbiasa dengan kata kunci pada% terbaru% kini memiliki setidaknya pemahaman dasar. Tapi ada lagi yang akan datang.
Dalam sasaran 100 hari perlawanan totalnya, Kompak mendesak dilakukannya pengungkapan tuntas dan pemrosesan pengadilan baik terhadap pelaku utama Centurygate maupun penikmat utama dari dana talangan yang dikucurkan. Thamrin menyebut tiga upaya simultan yang bisa dilakukan yakni melalui penyelidikan dan penyidikan skandal Bank Century oleh KPK dan pengungkapan tuntas skandal Bank Century lewan penggunaan hak angket oleh DPR.
Selain itu, Kompak juga akan melakukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi menyangkut pembatasan perundangan pihak-pihak yang berhak atas data olahan PPATK. Pramono Anung juga mendesak agar PPATK membuka seluruh aliran dana bail Bank Century sampai 7 lapis, seperti halnya dalam kasus dugaan suap dalam pemilihan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dalam kasus Miranda, PPATK bersedia membuka seluruh aliran dana traveller's cheque yang mengalir ke sejumlah anggota DPR. "Dalam kasus Miranda, dalam waktu singkat PPATK bersedia membukanya sampai 7 lapis. Komisi XI DPR juga pernah meminta BPK membuka aliran dana dalam kasus BNI. Jadi sudah ada yurisprudensinya. Apalagi kasus ini kan berdampak luas, jadi tidak ada alasan untuk tidak dibuka agar bisa diselidiki sampai tuntas," cetus Pramono. Sementara itu, dalam dua minggu ke depan, Kompak akan menggalang aksi di sejumlah daerah sebagai bentuk perlawanan total terhadap korupsi dan mafia hukum. Aksi dan atraksi damai itu akan dilakukan di Jakarta, Medan, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Manado. Puncak dari berbagai aksi ini akan berlangsung pada 9 Desember yang merupakan hari anti korupsi dan 10 Desember yang merupakan hari HAM sedunia. (MP/OL-7) Sent from my BlackBerry powered by  
Hadir dalam kesempatan itu, aktivis Kompak seperti Guru Besar UI Thamrin Amal Tomagola, Fadjrul Rachman, dan Franky Sahilatua serta sejumlah anggota DPD RI. Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan para pengusul, di antaranya, Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar), Maruarar Sirait (Fraksi PDI Perjuangan), Mukhamad Misbakhun (Fraksi PKS), Akbar Faisal (Fraksi Partai Hanura), dan Lili Wahid (Fraksi PKB). Effendi menambahkan, hak untuk memimpin panitia angket harus diberikan kepada pengusul atau inisiator yang sejak awal mengusung penggunaan hak angket Bank Century. "Dalam hal ketika pihak-pihak pengusung hak angket ini dinafikkan dan dikooptasi oleh pihak yang terakhir datang dengan kesadaran tiba-tiba, maka itu adalah suatu pengingkaran terhadap etika politik," cetus Effendi. Dalam kesempatan itu, Kompak yang diwakili oleh Thamrin Amal Tomagola membacakan kertas posisi bertajuk "Perlawanan Total Rakyat Terhadap Korupsi". Dalam salah satu poin titik tolak perlawanan total, Kompak menegaskan, dalam keadaan darurat keadilan luar biasa ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga produk reformasi, harus dipertahankan kewenangan-kewenangan luar biasanya sebagai lembaga pamungkas pemberantas korupsi. Kompak juga mendesak dilakukannya turun mesin total dari lembaga-lembaga Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. "Begitu kedua lembaga ini sudah normal dan pulih dari "kanker" korupsi, barulah pada saatnya nanti KPK dapat menyerahkan seluruh wewenang kembali dan sekaligus dilikuidasi," tutur Thamrin. Anda yang belum terbiasa dengan kata kunci pada% terbaru% kini memiliki setidaknya pemahaman dasar. Tapi ada lagi yang akan datang.
Dalam sasaran 100 hari perlawanan totalnya, Kompak mendesak dilakukannya pengungkapan tuntas dan pemrosesan pengadilan baik terhadap pelaku utama Centurygate maupun penikmat utama dari dana talangan yang dikucurkan. Thamrin menyebut tiga upaya simultan yang bisa dilakukan yakni melalui penyelidikan dan penyidikan skandal Bank Century oleh KPK dan pengungkapan tuntas skandal Bank Century lewan penggunaan hak angket oleh DPR.
Selain itu, Kompak juga akan melakukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi menyangkut pembatasan perundangan pihak-pihak yang berhak atas data olahan PPATK. Pramono Anung juga mendesak agar PPATK membuka seluruh aliran dana bail Bank Century sampai 7 lapis, seperti halnya dalam kasus dugaan suap dalam pemilihan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dalam kasus Miranda, PPATK bersedia membuka seluruh aliran dana traveller's cheque yang mengalir ke sejumlah anggota DPR. "Dalam kasus Miranda, dalam waktu singkat PPATK bersedia membukanya sampai 7 lapis. Komisi XI DPR juga pernah meminta BPK membuka aliran dana dalam kasus BNI. Jadi sudah ada yurisprudensinya. Apalagi kasus ini kan berdampak luas, jadi tidak ada alasan untuk tidak dibuka agar bisa diselidiki sampai tuntas," cetus Pramono. Sementara itu, dalam dua minggu ke depan, Kompak akan menggalang aksi di sejumlah daerah sebagai bentuk perlawanan total terhadap korupsi dan mafia hukum. Aksi dan atraksi damai itu akan dilakukan di Jakarta, Medan, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Manado. Puncak dari berbagai aksi ini akan berlangsung pada 9 Desember yang merupakan hari anti korupsi dan 10 Desember yang merupakan hari HAM sedunia. (MP/OL-7) Sent from my BlackBerry powered by  
No comments:
Post a Comment