Jambi ( Berita ) : Pengamat Hukum dari Universitas Jambi, Winarno SH MH menilai perlu kekuatan besar dan progresif untuk membasmi pejabat yang terlibat masalah hukum. œPejabat Indonesia paling banyak terlibat masalah hukum atau korupsi dibanding pejabat di negara-negara lain di dunia, dan itu perlu kekuatan besar untuk menumpasnya, kata Winarno SH MH di Jambi, Minggu [29/11]. Indonesia masih berada dalam sepuluh terbesar negara terkorup di dunia, yang sebagian besar dilakukan oleh pejabat, baik legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pengamatan selama tiga tahun terakhir, sudah ribuan pejabat baik dari legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif yang terjerat dalam hukum yang sebagian besar terlibat tindak korupsi. Penyebab tingginya jumlah pejabat yang terlibat hukum itu, karena tiga warisan kurang baik yang ditinggal pemimpin terdahulu seperti warisan hukum, warisan budaya dan warisan mental. Lihat berapa banyak Anda dapat mempelajari tentang berita ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel diteliti baik? Jangan lewatkan pada seluruh informasi yang besar ini.
Tiga warisan yang ditinggal pemimpin terdahulu itu kini kian kronis, sehingga untuk menyembuhkannya perlu kekuatan besar dan progresif, karena budaya korupsi di Indonesia juga kuat dan mengakar hingga ke lapisan yang paling bawah. Kekuatan untuk memberantas korupsi itu telah dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk komisi pemberantasan korupsi (KPK), dan itu sudah terbukti dengan terungkapnya sejumlah kasus besar yang melibatkan pejabat negara. Dalam perjalanannya, kekuatan besar itu tidak mudah, karena banyak pihak yang berusaha melemahkannya, dan itu terlihat dari sejumlah kasus dugaan rekayasa akhir-akhir ini yang telah terungkap. Tindakan progresif yang dilakukan KPK saat ini perlu didukung semua pihak supaya kekuatan yang dimilikinya kian besar dan tidak bisa dilemahkan oleh pihak terusik dengan kinerjanya. Risiko dari tindakan progresif yang dilakukan KPK itu banyaknya korban dari pejabat atau pemimpin yang dinonaktifkan, namun itu harus dilakukan jika Indonesia ingin bersih dari tindakan korupsi. œDukungan masyarakat Indonesia supaya dalam pemberantasan korupsi, KPK tetap bersih, transparan dan terhindar dari suap sangat diharapkan, agar tidak ada lagi pejabat yang mencuri uang negara untuk kepentingan pribadinya, kata Winarno. ( ant )
Tiga warisan yang ditinggal pemimpin terdahulu itu kini kian kronis, sehingga untuk menyembuhkannya perlu kekuatan besar dan progresif, karena budaya korupsi di Indonesia juga kuat dan mengakar hingga ke lapisan yang paling bawah. Kekuatan untuk memberantas korupsi itu telah dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk komisi pemberantasan korupsi (KPK), dan itu sudah terbukti dengan terungkapnya sejumlah kasus besar yang melibatkan pejabat negara. Dalam perjalanannya, kekuatan besar itu tidak mudah, karena banyak pihak yang berusaha melemahkannya, dan itu terlihat dari sejumlah kasus dugaan rekayasa akhir-akhir ini yang telah terungkap. Tindakan progresif yang dilakukan KPK saat ini perlu didukung semua pihak supaya kekuatan yang dimilikinya kian besar dan tidak bisa dilemahkan oleh pihak terusik dengan kinerjanya. Risiko dari tindakan progresif yang dilakukan KPK itu banyaknya korban dari pejabat atau pemimpin yang dinonaktifkan, namun itu harus dilakukan jika Indonesia ingin bersih dari tindakan korupsi. œDukungan masyarakat Indonesia supaya dalam pemberantasan korupsi, KPK tetap bersih, transparan dan terhindar dari suap sangat diharapkan, agar tidak ada lagi pejabat yang mencuri uang negara untuk kepentingan pribadinya, kata Winarno. ( ant )
No comments:
Post a Comment