Bagaimana Anda bisa meletakkan batas belajar lebih banyak? Bagian berikutnya mungkin berisi bahwa salah satu sedikit hikmat yang mengubah segalanya.
JAKARTA--MI: Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) bernomor 320/KPU/V/2010 yang menetapkan pasangan Aziz Bestari-Amiruddin tetap mengikuti pemilu kada Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah, meski Amiruddin meninggal dunia, terpaksa dikeluarkan dengan alasan waktu yang mendesak. Ketika itu, tahapan pemungutan suara sudah memasuki H-5. Alasan itu dikemukakan Anggota KPU Andi Nurpati saat ditemui di kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/6).
Dalam persoalan ini,Andi dituding Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) melanggar kode etik, karena mengeluarkan surat, tanpa melalui rapat pleno. Menurut Andi, pengambilan keputusan semacam itu dibenarkan dalam keadaan terdesak. "Pengambilan keputusan di KPU ada dua pola. Kalau waktunya memungkinkan, tidak mendadak dan mendesak, tentu didahului pleno. Tapi waktu itu keadaannya sedang genting dan sudah H-5, sehingga dibutuhkan keputusan cepat," ujarnya.
Ia menuturkan, persoalan bermula ketika pada 26 Mei 2010 KPU setempat mendatangi KPU pusat mengadukan masalah tersebut. Karena tidak berhasil menemui anggota KPU Pusat I Gusti Putu Artha sebagai penanggung jawab divisi hukum dan pengawasan KPU sekaligus korwil Sulteng, mereka menemui Andi Nurpati yang menangani divisi teknis.
Menanggapi aduan tersebut, Andi kemudian mendiskusikan dengan dua anggota KPU lainnya Sri Nuryanti dan Endang Sulastri. Selain itu turut juga dari bagian biro teknis dan biro hukum ikut mendiskusikan masalah tersebut. Diskusi mengerucut pada Pasal 63 ayat (2) UU 12/2008 yang menyebutkan, bila salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia saat kampanye sapai pemungutan suara, sedangkan jumlah pasangan calon masih ada dua atau lebih, pasangan calon yang meninggal tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur.
Dalam diskusi, terjadi pemahaman ganda pada kata 'pasangan'."Kalimat ujungnya itu yang jadi perdebatan. Kalimatnya 'kalau pasangan meninggal'. Nah, kan yang meninggal cuma satu. Saya cek peraturan KPU dengan UU, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Pemahaman yang mengerucut waktu itu, pasangan artinya dua orang. Makanya bisa diteruskan, karena yang meninggal cuma satu," paparnya.
Andi kemudian meminta KPU Tolitoli untuk menyampaikan pertanyaan secara tertulis, jika ingin jawaban tertulis. Setelah surat permohonan selesai, bersama KPU Tolitoli dan Sri Nuryanti, Andi menyampaikan surat yang sudah di paraf Andi dan Sri Nuryanti kepada Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary.
Setelah mendengar paparan masalah dari Andi, Hafiz kemudian menandatangani surat yang kini menjadi persoalan. "Untuk kondisi lokal di sana, keputusan itu sudah tepat. Pasal itu memang multitafsir dan tidak aplikatif," kata Andi.
Atas dasar itulah, ia merasa keberatan hanya dirinya yang dipersoalkan oleh Bawaslu."Kok saya sendiri yang diproses. Kalau dianggap salah seharusnya ketiganya diproses. Di mana saya dianggap melanggar kode etik?" tantang Andi. (NJ/OL-8)
JAKARTA--MI: Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) bernomor 320/KPU/V/2010 yang menetapkan pasangan Aziz Bestari-Amiruddin tetap mengikuti pemilu kada Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah, meski Amiruddin meninggal dunia, terpaksa dikeluarkan dengan alasan waktu yang mendesak. Ketika itu, tahapan pemungutan suara sudah memasuki H-5. Alasan itu dikemukakan Anggota KPU Andi Nurpati saat ditemui di kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/6).
Dalam persoalan ini,Andi dituding Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) melanggar kode etik, karena mengeluarkan surat, tanpa melalui rapat pleno. Menurut Andi, pengambilan keputusan semacam itu dibenarkan dalam keadaan terdesak. "Pengambilan keputusan di KPU ada dua pola. Kalau waktunya memungkinkan, tidak mendadak dan mendesak, tentu didahului pleno. Tapi waktu itu keadaannya sedang genting dan sudah H-5, sehingga dibutuhkan keputusan cepat," ujarnya.
Ia menuturkan, persoalan bermula ketika pada 26 Mei 2010 KPU setempat mendatangi KPU pusat mengadukan masalah tersebut. Karena tidak berhasil menemui anggota KPU Pusat I Gusti Putu Artha sebagai penanggung jawab divisi hukum dan pengawasan KPU sekaligus korwil Sulteng, mereka menemui Andi Nurpati yang menangani divisi teknis.
Menanggapi aduan tersebut, Andi kemudian mendiskusikan dengan dua anggota KPU lainnya Sri Nuryanti dan Endang Sulastri. Selain itu turut juga dari bagian biro teknis dan biro hukum ikut mendiskusikan masalah tersebut. Diskusi mengerucut pada Pasal 63 ayat (2) UU 12/2008 yang menyebutkan, bila salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia saat kampanye sapai pemungutan suara, sedangkan jumlah pasangan calon masih ada dua atau lebih, pasangan calon yang meninggal tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur.
Dalam diskusi, terjadi pemahaman ganda pada kata 'pasangan'."Kalimat ujungnya itu yang jadi perdebatan. Kalimatnya 'kalau pasangan meninggal'. Nah, kan yang meninggal cuma satu. Saya cek peraturan KPU dengan UU, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Pemahaman yang mengerucut waktu itu, pasangan artinya dua orang. Makanya bisa diteruskan, karena yang meninggal cuma satu," paparnya.
Andi kemudian meminta KPU Tolitoli untuk menyampaikan pertanyaan secara tertulis, jika ingin jawaban tertulis. Setelah surat permohonan selesai, bersama KPU Tolitoli dan Sri Nuryanti, Andi menyampaikan surat yang sudah di paraf Andi dan Sri Nuryanti kepada Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary.
Setelah mendengar paparan masalah dari Andi, Hafiz kemudian menandatangani surat yang kini menjadi persoalan. "Untuk kondisi lokal di sana, keputusan itu sudah tepat. Pasal itu memang multitafsir dan tidak aplikatif," kata Andi.
Atas dasar itulah, ia merasa keberatan hanya dirinya yang dipersoalkan oleh Bawaslu."Kok saya sendiri yang diproses. Kalau dianggap salah seharusnya ketiganya diproses. Di mana saya dianggap melanggar kode etik?" tantang Andi. (NJ/OL-8)
No comments:
Post a Comment