Sunday, June 13, 2010

KY Diminta Awasi Perkara Aset Negara

Ketika Anda belajar mengenai sesuatu yang baru, mudah untuk merasa kewalahan oleh jumlah semata-mata informasi yang relevan yang tersedia. Artikel informatif ini akan membantu Anda berfokus pada titik pusat.
Mudah-mudahan informasi yang disajikan sejauh ini telah berlaku. Anda mungkin juga ingin mempertimbangkan berikut ini:

JAKARTA--MI: Panitia Kerja (Panja) Aset-Aset Negara Komisi II DPR meminta Komisi Yudisial (KY) mengawasi proses hukum terhadap perkara aset negara di pengadilan. Pihak-pihak yang ingin menyerobot aset negara dikhawatirkan menggunakan jasa mafia hukum dan melakukan praktik suap agar putusan hakim memenangkan mereka.

œKami meminta agar Komisi Yudisial memberi perhatian mengawasi perkara-perkara aset negara yang berproses di pengadilan. Kami khawatir aset-aset itu hilang karena putusan hakim memenangkan pihak yang menggunakan jasa mafia peradilan dan praktik suap, kata anggota Panja Aset-Aset Negara KomisiII DPR Yassona Laoly di Jakarta, Minggu (13/6).

Panja menemukan sejumlah mitra usaha menggugat Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno ke pengadilan untuk mengambilalihan aset Negara yang ada di Senayan. Mitra usaha tersebut antara lain Hotel Sultan (dulu Hilton), Hotel Mulia, Bank Panin Pusat, PT Amnajaya, PT Sinar Kemala Intermetro Golf, dan PT Manggala Gelora Perkasa. Di antara mereka ada yang melakukan tuntutan ke pengadilan mengaku sebagai ahli waris dan membuat hak guna bangunan atas nama sendiri.

Laolymengatakan, panja nantinya akan memberikan daftar perkara aset negara tersebut ke KY. œKami meminta agar KY mengawasi proses hukum perkara ini di setiap tingkatan. Perkara aset negara ini ada yang masih di tingkat pengadilan negeri dan ada juga yang sudahdi tingkat Mahkamah Agung, ujarnya.

Ketua Komisi II DPR yang juga pimpinan panja Chairuman Harahap mengatakan Sekretariat Negara sebagai pemilik aset harus mengawasi staf hukumnya yang menangani perkara gugatan aset di kompleks Senayan dan Kemayoran.

œSering terjadi pemerintah kalah kalau digugat pihak pengusaha. Sudah rahasia umum kalau pihak swasta itu lebih banyak uangnya untuk melakukan berbagai cara dan membayar pengacara agar perkaranya menang di pengadilan. KalauPemerintah kan uangnya terbatas dan semuanya harus dipertanggungjawabkan. Karena itu,Mensesneg harus mewaspadai dan mengawasi jangan sampai tim hukumnya pemerintah dikalahkan oleh pihak swasta dengan cara-cara curang, tegas Chairuman. (Ken/OL-8)

Apakah benar-benar ada informasi tentang xbox cheat yang nonesensial? Kita semua melihat segala sesuatu dari sudut yang berbeda, sehingga sesuatu yang relatif tidak signifikan untuk satu mungkin penting untuk yang lain.

No comments:

Post a Comment