Saturday, June 5, 2010

Pemerintah Perlu Pertimbangkan Penghapusan Subsidi BBM

Semakin Anda memahami tentang subjek apapun, yang lebih menarik menjadi. Ketika Anda membaca artikel ini Anda akan menemukan bahwa subjek dari berita jelas bukan pengecualian.
Medan ( Berita ) :  Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali wacana penghapusan subsidi bahan bakar minyak jenis premium bagi pengguna sepeda motor di Tanah Air.

œPemerintah kiranya perlu memikirkan keputusan itu secara arif dan bijaksana sebelum meniadakan subsidi BBM itu, apalagi hal ini menyangkut kepentingan dan nasib rakyat yang kurang mampu, kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Medan, Abubakar Siddik, menjawab ANTARA di Medan, Sabtu [05/06].

Dengan penghapusan subsidi BBM itu, menurut dia, tidak hanya akan membuat kesengsaraan bagi pengguna sepeda motor, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

œDapat dibayangkan, masyarakat yang memiliki sepeda motor itu tidak akan menggunakan transportasi tersebut dikarenakan tidak mampu membeli BBM jenis pertamax, kata Abubakar.

Pikirkan tentang apa yang telah Anda baca sejauh ini. Apakah itu memperkuat apa yang telah Anda ketahui tentang berita? Atau ada sesuatu yang sama sekali baru? Bagaimana dengan sisa paragraf?

Untuk itu, kata dia, pemerintah yang akan melarang pemilik sepeda motor memakai BBM jenis premium perlu dikaji secara mendalam dan dipikirkan masak-masak karena ini menyangkut kepentingan rakyat.

Apalagi, kata dia, kehidupan rakyat dewasa ini cukup memprihatinkan, dan jangan dibebani lagi oleh ketentuan-ketentuan dari pemerintah yang membuat mereka semakin bingung. œSemestinya pihak pemerintah memperhatikan kehidupan masyarakat dengan tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan menambah beban dan pikiran mereka. Rakyat yang memiliki sepeda motor itu kehidupannya menengah ke bawah, ujarnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan, dengan tidak dicabutnya subsidi BBM premium itu merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah yang nyata diberikan pada rakyat.  Jadi, pemerintah itu dianggap ikut meringankan beban perekonomian rakyat karena harga BBM itu masih bisa dibeli oleh masyarakat, kata Abubakar.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) minta pembatasan pemakaian BBM bersubsidi mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Ketua Komisi VII DPR Teuku Rifky Harsya mengatakan pemerintah memang harus melakukan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi, namun harus melalui pengkajian secara mendalam.

Pemerintah menargetkan pengkajian pembatasan pemakaian BBM bersubsidi selesai Juni 2010, selanjutnya diuji coba di Pulau Jawa pada Agustus 2010. Program pembatasan pemakaian BBM bersubsidi tahun 2010 ditargetkan mencakup sebanyak empat juta kiloliter. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2010, kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebanyak 36,5 juta kiloliter.  (ant )

Anda tidak dapat memprediksi kapan mengetahui sesuatu yang ekstra tentang berita akan berguna. Jika Anda belajar sesuatu yang baru tentang berita dalam artikel ini, Anda harus mengajukan artikel di mana Anda dapat menemukannya lagi.

No comments:

Post a Comment