Tuesday, June 1, 2010

Salah Kaprah, Larangan BBM Bersubsidi Bagi Sepeda Motor

Ketika Anda memikirkan berita, apa pendapat Anda tentang pertama? Aspek dari berita yang penting, yang penting, dan mana yang dapat Anda ambil atau meninggalkan? Anda menjadi hakim.
MEDAN (Berita): Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) menilai rencana larangan BBM bersubsidi bagi pengguna sepeda motor, merupakan kebijakan salah kaprah.

œTidak ada yang akan diuntungkan dengan program itu. Dipastikan buntut larangan itu, bakal berdampak pada mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat, kata  Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Farid Wajdi kepada Berita, Selasa [01/06].

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FH UMSU) ini menanggapi pemerintah yang berencana melarang penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yaitu premium untuk sepeda motor.

Hal ini merupakan hasil kesepakatan dari pembicaraannya dengan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI). Menurutnya sepeda motor bukan barang mewah dan tidak pula sekadar gagah-gagahan. œPemilik sepeda motor bukanlah orang kaya.

Bukan orang memiliki kelebihan uang. Justru, pilihan menggunakan sepeda motor lebih atas dasar fakta saat ini, mayoritas transportasi umum massal belum sepenuhnya aman, nyaman, dan terjangkau masyarakat, katanya.

Anda yang belum terbiasa dengan kata kunci pada% terbaru% kini memiliki setidaknya pemahaman dasar. Tapi ada lagi yang akan datang.

Masyarakat berinisiatif memilih sepeda motor sebagai sarana mencari nafkah sehari-hari atau efisiensi akibat ongkos transportasi yang begitu tinggi. Padahal di negara-negara maju, sepeda motor adalah kendaraan rekreasi dengan izin berkendara yang proses kepemilikannya tidak mudah.

Dia menilai dalam hal ini pemerintah tidak bijaksana dengan serta-merta menghukum masyarakat yang berinisiatif membeli sepeda motor karena transportasi massal yang tidak layak.

œPemerintah harus menyelesaikan pekerjaan rumahnya terlebih dahulu. Masalahnya transportasi publik dan missal masih carut marut dan tidak ramah dengan kebutuhan akan transportasi yang lebih baik. Terasa pemerintah justru mau membalikkan logika kegagalan mengelola transportasi publik dengan cara melakukan pembatasan BBM bersubsidi ini, ulasnya.

Dia berpendapat sebaiknya pemerintah fokus mencari solusi pekerjaan rumahnya yang terbengkalai yaitu meningkatkan kualitas transportasi umum massal yang aman, nyaman, dan terjangkau.

Direktur LAPK ini heran pemerintah tidak belajar dari kegagapan kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji. Selama ini proses edukasi dan sosialisasi serta pelaksanaan konversi sangat singkat akibatnya banyak dari masyarakat yang belum paham sesuai dengan prosedur keselamatan yang telah disosialisasikan.

Penggunaan gas elpiji di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang menjadi sasaran program pengalihan minyak tanah (mitan) ke elpiji 3 kg, dinilai masih sangat minimalis.
Akibatnya banyak terjadi kecelakaan penggunaan tabung elpiji 3 kilogram. Banyak kebijakan energi yang dibarengi dengan katup pengaman yang tidak pas, sehingga muncul kontroversi dan ekses yang tidak dikehendaki. œTermasukpun soal larangan penggunaan BBM bersudsidi bagi sepeda motor, tukasnya. (aje)

Tidak ada salahnya untuk menjadi baik dengan teknologi informasi pada berita. Bandingkan apa yang telah Anda pelajari di sini untuk artikel masa depan sehingga Anda dapat tetap waspada terhadap perubahan di daerah dari berita.

No comments:

Post a Comment