JAKARTA--MI: Tim Perumus Revisi Undang-undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah merekomendasikan gubernur dipilih oleh DPRD provinsi. Usulan itu berdasarkan pertimbangan bahwa gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat dan pemilihan langsung oleh masyarakat terlalu mahal. Anggota Tim Perumus Siti Zuhro mengatakan pemilihan oleh DPRD disebabkan gubernur tak berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat di daerah sehingga bisa dikatakan tidak puya basis konstituen. "Konsekuensinya, gubernur menjadi wakil pemerintah pusat di daerah," kata Siti, Selasa (22/12). Pemilihan gubernur oleh DPRD, kata Siti, tak melanggar Konstitusi. Konstitusi hanya mengamanatkan pemilihan gubernur dilaksanakan secara demokratis. Pemilihan DPRD bisa sama demokratis dengan pemilihan oleh masyarakat. Menurutnya peran gubernur di daerah akan semakin kuat dengan menjadi wakil pemerintah pusat. Gubernur bisa mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Selain itu, gubernur juga akan mengkaji peraturan daerah kabupaten/kota. Jika peraturan kabupaten/kota tak sesuai dengan undang-undang atau peraturan lain yang lebih tinggi, gubernur bisa membatalkannya. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membenarkan adanya usulan pemilihan gubernur oleh DPRD. Menurutnya menilai pemilihan oleh DPRD masih bersifat wacana. Lihat berapa banyak Anda dapat mempelajari tentang xbox cheat ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel diteliti baik? Jangan lewatkan pada seluruh informasi yang besar ini.
"Pemerintah pusat pun belum berencana mengubah sistem pemilihan gubernur. Kalau memang ada usulan itu, harus melalui revisi Undang-undang Pemerintahan Daerah," ujarnya. Koordinator Komite Pemilih berita indonesia terbaru Jeirry Sumampow tidak setuju dengan wacana gubernur dipilih DPRD provinsi. "Sampai saat ini belum ada hasil evaluasi mengenai pemborosan kalau gubernur dipilih langsung oleh masyarakat. Apalagi ini didorong oleh Depdagri, padahal selama ini tidak ada dukungan penuh pemerintah terhadap pelaksanaan pilkada gubernur yang bersih dan efisien," katanya. (Ken/OL-06) Sent from my BlackBerry powered by  
"Pemerintah pusat pun belum berencana mengubah sistem pemilihan gubernur. Kalau memang ada usulan itu, harus melalui revisi Undang-undang Pemerintahan Daerah," ujarnya. Koordinator Komite Pemilih berita indonesia terbaru Jeirry Sumampow tidak setuju dengan wacana gubernur dipilih DPRD provinsi. "Sampai saat ini belum ada hasil evaluasi mengenai pemborosan kalau gubernur dipilih langsung oleh masyarakat. Apalagi ini didorong oleh Depdagri, padahal selama ini tidak ada dukungan penuh pemerintah terhadap pelaksanaan pilkada gubernur yang bersih dan efisien," katanya. (Ken/OL-06) Sent from my BlackBerry powered by  
No comments:
Post a Comment