PEKANBARU-MI: Wacana Gubernur dipilih DPRD atau penghapusan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung yang dilemparkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi ditolak oleh para gubernur. Para gubernur tetap meminta untuk dipilih langsung seperti para bupati dan walikota yang juga masih dipilih secara langsung. "Kecenderungan mayoritas gubernur meminta tetap dipilih langsung karena para bupati dan walikota juga dipilih langsung. Rasanya kurang mantap juga kalau tidak dipilih langsung," kata Mendagri Gamawan Fauzi kepada Media Indonesia seusai mengikuti Rapat Kerja Gubernur se berita indonesia terbaru di Pekanbaru, Selasa (22/12).
Gamawan menjelaskan, para gubernur beralasan Pilkada langsung yang menimbulkan pemborosan anggaran, biaya tinggi dan waktu yang lama merupakan suatu resiko demokrasi. "Pendapat mereka (para gubernur) demokrasi itu kan mahal harganya dan kalau biaya calon kan sebenarnya sama saja harganya. Bahkan lebih baik lagi kalau dipilih langsung. Kalau kita (Depdagri) kan ingin ini sebagai penguatan gubernur yang merupakan wakil pemerintah," terang Mendagri. Menanggapi usulan mendagri yang ditolak mentah-mentah oleh para gubernur, Menurut Gamawan, wacana penghapusan pemilihan gubernur langsung itu sebenarnya bukanlah usulan dari dirinya. Ia mengungkapkan wacana itu adalah hasil dari pandangan dari sejumlah pakar dan pengamat tentang efisiensi pelaksanaan pilkada langsung selama otonomi daerah. "Bukan begitu, ada juga sejumlah daerah yang awalnya menerima seperti kalimantan tengah dan maluku. Tapi karena mayoritas menolak, mereka jadi ikutan tidak bicara lagi. Wacana ini juga pemikiran dari para pakar dan saya hanya melemparkan saja kepada para gubernur karena kewenangan gubernur itu terbatas," ujar Gamawan. Selain tentang penolakan penghapusan pilkada langsung, kata Gamawan, Raker Gubernur se berita indonesia terbaru juga membahas tentang penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam penguatan peran ini, gubernur akan diberikan kewenangan sebagai controller yang mengawasi Bupati dan walikota. "Jadi para gubernur pada umumnya minta sanksi apa yang dapat diberikan pada para bupati yang tidak taat. Jadi kami akan melakukan kajian tentang formula yang tepat dalam pasal revisi UU.32/2004 nanti termasuk soal sanksi ini," kata Gamawan. Lebih lanjut mendagri mengatakan dalam revisi UU.32/2004 itu akan ada tiga Undang-Undang (UU) baru yaitu tentang pemerintahan daerah, pilkada daerah, dan pemerintahan desa. Dalam revisi pemisahan undang-undang itu penguatan peran gubernur akan diperluas agar fungsi pengawasan bagi otonomi daerah di kabupaten/kota dapat lebih efektif. Sejujurnya, satu-satunya perbedaan antara Anda dan xbox cheat ahli adalah waktu. Jika Anda akan berinvestasi sedikit lebih banyak waktu dalam membaca, Anda akan lebih dekat ke status ahli ketika datang ke xbox cheat.
"Jalan keluar dalam mengatasi berbagai masalah dalam otonomi daerah adalah peran gubernur harus diperkuat. Atas dasar itu, fungsi pengawasan dan pembinaan sekaligus pengaturan anggaran oleh gubernur terhadap para bupati dan walikota dapat lebih baik lagi," ujarnya. Selain itu, lanjutnya, juga dibahas tentang prosedur percepatan masalah perizinan investasi. "Kinerja nasional saat ini ditentukan oleh kinerja dari kabupaten/kota. Harus ada jaminan kinerja itu dapat terlaksana dengan baik dan peran control itu kita serahkan kepada gubernur," katanya. Seperti yang terjadi saat ini, kata Gamawan, para bupati dan walikota seperti raja-raja kecil yang ada didaerah. Untuk itu, penguatan peran gubernur dapat mengatasi permasalah seperti tersebut. "Gubernur bisa control persoalan itu sehingga pembangunan di daerah dapat lebih terawasi. Jadi hambatan yang ada itu harus dihapuskan agar sistem penyelenggaraan daerah menjadi lebih baik. Jadi bukan merombak besar segala yang sudah baku (otonomi daerah dan desentralisasi)," ungkapnya.(RK/OL-7)
Sent from my BlackBerry powered by  
Gamawan menjelaskan, para gubernur beralasan Pilkada langsung yang menimbulkan pemborosan anggaran, biaya tinggi dan waktu yang lama merupakan suatu resiko demokrasi. "Pendapat mereka (para gubernur) demokrasi itu kan mahal harganya dan kalau biaya calon kan sebenarnya sama saja harganya. Bahkan lebih baik lagi kalau dipilih langsung. Kalau kita (Depdagri) kan ingin ini sebagai penguatan gubernur yang merupakan wakil pemerintah," terang Mendagri. Menanggapi usulan mendagri yang ditolak mentah-mentah oleh para gubernur, Menurut Gamawan, wacana penghapusan pemilihan gubernur langsung itu sebenarnya bukanlah usulan dari dirinya. Ia mengungkapkan wacana itu adalah hasil dari pandangan dari sejumlah pakar dan pengamat tentang efisiensi pelaksanaan pilkada langsung selama otonomi daerah. "Bukan begitu, ada juga sejumlah daerah yang awalnya menerima seperti kalimantan tengah dan maluku. Tapi karena mayoritas menolak, mereka jadi ikutan tidak bicara lagi. Wacana ini juga pemikiran dari para pakar dan saya hanya melemparkan saja kepada para gubernur karena kewenangan gubernur itu terbatas," ujar Gamawan. Selain tentang penolakan penghapusan pilkada langsung, kata Gamawan, Raker Gubernur se berita indonesia terbaru juga membahas tentang penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam penguatan peran ini, gubernur akan diberikan kewenangan sebagai controller yang mengawasi Bupati dan walikota. "Jadi para gubernur pada umumnya minta sanksi apa yang dapat diberikan pada para bupati yang tidak taat. Jadi kami akan melakukan kajian tentang formula yang tepat dalam pasal revisi UU.32/2004 nanti termasuk soal sanksi ini," kata Gamawan. Lebih lanjut mendagri mengatakan dalam revisi UU.32/2004 itu akan ada tiga Undang-Undang (UU) baru yaitu tentang pemerintahan daerah, pilkada daerah, dan pemerintahan desa. Dalam revisi pemisahan undang-undang itu penguatan peran gubernur akan diperluas agar fungsi pengawasan bagi otonomi daerah di kabupaten/kota dapat lebih efektif. Sejujurnya, satu-satunya perbedaan antara Anda dan xbox cheat ahli adalah waktu. Jika Anda akan berinvestasi sedikit lebih banyak waktu dalam membaca, Anda akan lebih dekat ke status ahli ketika datang ke xbox cheat.
"Jalan keluar dalam mengatasi berbagai masalah dalam otonomi daerah adalah peran gubernur harus diperkuat. Atas dasar itu, fungsi pengawasan dan pembinaan sekaligus pengaturan anggaran oleh gubernur terhadap para bupati dan walikota dapat lebih baik lagi," ujarnya. Selain itu, lanjutnya, juga dibahas tentang prosedur percepatan masalah perizinan investasi. "Kinerja nasional saat ini ditentukan oleh kinerja dari kabupaten/kota. Harus ada jaminan kinerja itu dapat terlaksana dengan baik dan peran control itu kita serahkan kepada gubernur," katanya. Seperti yang terjadi saat ini, kata Gamawan, para bupati dan walikota seperti raja-raja kecil yang ada didaerah. Untuk itu, penguatan peran gubernur dapat mengatasi permasalah seperti tersebut. "Gubernur bisa control persoalan itu sehingga pembangunan di daerah dapat lebih terawasi. Jadi hambatan yang ada itu harus dihapuskan agar sistem penyelenggaraan daerah menjadi lebih baik. Jadi bukan merombak besar segala yang sudah baku (otonomi daerah dan desentralisasi)," ungkapnya.(RK/OL-7)
Sent from my BlackBerry powered by  
No comments:
Post a Comment